N3, Padang -  Beberapa orang warga yang tergabung dalam Koalisi masyarakat Padang medatangi gedung DPRD Padang, Jalan Sawahan No. 50 Padang Timur berunjuk rasa serta melakukan mediasi dengan anggota dewan di lantai II gedung DPRD Padang.

Kedatangan Koalisi masyarakat Padang ini ke DPRD Padang di temui oleh anggota DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa fraksi (PPP), Helmi Moesim (Golkar ), Delma Putra (Gerindra) dan Osman Ayub (Hanura). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya terkait kasus-kasus terhadap salah seorang anggota DPRD Padang yakni Ketua fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti

Disebutkan dalam pertemuan itu ada tiga kasus yang mendera Ketua Fraksi Gerindra tersebut. Tiga kasus tersebut ialah, terkait dana hibah atas nama Elly Thrisyanti yang diterima oleh Yayasan Raudhatur Royyan yang merupakan miliknya sendiri. Hal itu dibuktikan dengan nota wajib pajak 16.261.791.4-201.00 sebesar Rp200 juta dari total anggaran sebesar Rp500 juta.

Kemudian, perampasan yang dilakukan yang bersangkutan bersama suami Erizal Syap dan orang suruhannya, itu berdasarkan atas pengaduan Mainida Suri (Suku Melayu) pada tanggal 5 Mei 2012 lalu.

Juga disebut dalam pertemuan itu tentang kasus pemalsuan tanda tangan sekretaris fraksi Gerindra Muzni Zen, dengan cara scan yang dilakukan untuk mendapatkan desposisi surat dari DPP untuk diangkat menjadi Ketua DPRD Kota Padang.

Permasalahan pemalsuan tanda tangan ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Muzni Zen ke Mapolresta Padang. Tapi, sampai saat ini belum ada pengusutan lebih lanjut. Hingga akhirnya, masalah ini terlaporkan ke DPRD Padang dalam hal ini dikantongi Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang.

Dalam dialog itu  pengakuan Mainida Suri, warga Jalan Bakti Abri, RT01/RW18, Ampalu Lubuk Begalung itu menyampaikan jika tanah seluas 1500 hektar dimana berdirinya yayasan TK tersebut merupakan milik kaumnya. Sementara, persoalan jual beli tanah tanpa sepengatahuan dirinya. Sehingga, ia menuntut Elly Thrisyanti untuk mengembalikan tanah yang telah dikampling. Tidak hanya itu, kasus tersebut telah ia laporkan ke Kejari Padang dan kasus tersebut belum tuntas atau terperiksakan.

Bersama warga lainnya ia mengatakan, jika tanah kaum sukunya telah diserabot oleh Elly. Penyerabotan itu dilakukan dengan mengapling tanah kaum tanpa sepengatahuan dirinya. Sebab, yang mengetahui hal ini hanya tiga saudaranya. Ia pun terkejut karena tanah tersebut jadi hak milik Elly.

Dikatakan, sebelum jadi hak milik Elly , tanah itu memang belum tersertifikatkan. Namun, dokumen asli telah terpegang olehnya. Maka, dari itu ia menuntut anggota DPRD Padang sekaligus kader Gerindra Kota Padang itu untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah tersebut, " ungkap Mainida Suri.

Tidak hanya itu, tanah seluas 1500 Ha itu ternyata sebelumnya telah terjual kepada Nur dengan luas 200 Ha. Namun, tanah itu juga dikuasai oleh Elly. Sehingga, ia juga menuntut hak atas kepemilikan karena telah mengambil tanah itu. Sementara tanah kaum itu adalah milik kami delapan bersaudara. Jadi, saya terkejut, apalagi di atas tanah itu telah berdiri yayasan TK milik Elly.

"Makanya saya meminta tolong kepada anggota dewan agar persoalan tanah ini yang telah diserabot anggota DPRD Elly untuk diselesaikan secara administrasi dan adat. Sebab, tanah yang telah saya beli beberapa tahun lalu itu kepada kaum sikumbang dokumennya juga telah ada ditangan saya, kok dia main klaim kalau tanah itu miliknya," pungkasnya.

Sementara Ketua BK DPRD Padang Amril Amin menyampaikan, saat ini persoalan tersebut belum mereka proses. Namun, akan tetap mereka proses ketika bundelan dokumen penting pengaduan dari warga telah masuk. Sebab, saat aspirasi disampaikan, dokumen memang dibawa tapi tidak dibundelkan. Hal ini agar anggota BK dan dewan lainnnya dapat mempelajarinya.

"Kami sudah sampaikan itu dan akan kami proses sesegera mungkin, Insha Allah jika dokumen telah lengkap berdaskan atas pengaduan, apalagi ada sangkut paut dengan dana hibah," ungkapnya.

Terkait pelaporan penyalagunaan tandatangan sela Maidestal Hari Mahesa. Hal itu tidak dapat diproses. Sebab, ranah itu berbeda. "Kami disini hanya memediasi dan memberikan gambaran, dan bukan juga sebagai pengambil keputusan. Maka, perlu pilahan sehingga tidak jadi pergunjingan berbeda. Ini perlu ditelaah kembali dan semoga BK dapat mengakomdir apa yang telah disampaikan masyarakat," pungkasnya.

Sementara Ketua fraksi Gerindra Elly Thrisyanti saat dikonfirmasi wartawan sedang tidak berada di gedung DPRD Padang. Ketika dihubungi meskipun handpone nya saat dihubungi dalam keadaan aktif tetapibtidak ada jawaban.(M7)

Cuplikan Berita

 
Copyright © Nusantaranews All Right Reserved