N3, Sumbar ~ Tahun 2016 penilaian Laporan Rencana Aksi Penanganan Konfik Sosial (LRAPKS)oleh Kemendagri Provinsi Sumatera Barat berada pada laporan B.8 rangking 23 , B.12 rangking 7, tahun ini kita berharap menjadi rangking satu secara nasional.
Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno ketika membuka rapat koordinasi penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat, gubernuran. Hadir dalam kesempatan itu semua tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat, utusan fokopimda, OPD dan instansi terkait lainnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwab Prayitno lebih jauh menkelaskan, untuk mendapat menjadi rangking 1 tersebut kita mesti menyamakan semua laporan satu kata, satu data, satu konsep analisis yang sama, karena itu koordinasi dan sinergi dalam Tim Terpadu amat diperlukan. Jangan lagi ada perbedaan isi laporan, data dan analisis dalam persoalan yang sama pada di masing-masing instansi terkait.
Dalam pelaksanaan pengawasan dini yang perlu dilakukan terdeteksi, terindekasi, terkendali dan tertangani. Jika ini dapat berjalan dengan baik maka persoalan konfik sosial akan dapat diatasi sejak awal sehingga kemungkinan konfik besar tidak akan terjadi minimal dapat diminimalisir.
Untuk itu semua koordinasi menjadi satu program penting dalam setiap penetapan rencana aksi penanganan konfik sosial di daerah ini, ujar Irwan Prayitno
Kepala Kesbang Sumbar Nazwir,SH juga menyampaikan, Penanganan Konfil Sosial diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2015, tentang Petunjuk Operasional dan Permendagri nomor 42 tahun 2015 tentang Rencana Aksi.
Pelaksanaan rakor hari hari ini adalh untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan bersama Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Barat, serta juga menyamakan susunan laporan secara bersama, guna tidak ada perbedaan dalam setiap laporan yang keluar dari instansi terkait yang masing-masing memberikan laporan kepada kementrian masing masing, katanya. Hms
Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno ketika membuka rapat koordinasi penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat, gubernuran. Hadir dalam kesempatan itu semua tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat, utusan fokopimda, OPD dan instansi terkait lainnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwab Prayitno lebih jauh menkelaskan, untuk mendapat menjadi rangking 1 tersebut kita mesti menyamakan semua laporan satu kata, satu data, satu konsep analisis yang sama, karena itu koordinasi dan sinergi dalam Tim Terpadu amat diperlukan. Jangan lagi ada perbedaan isi laporan, data dan analisis dalam persoalan yang sama pada di masing-masing instansi terkait.
Dalam pelaksanaan pengawasan dini yang perlu dilakukan terdeteksi, terindekasi, terkendali dan tertangani. Jika ini dapat berjalan dengan baik maka persoalan konfik sosial akan dapat diatasi sejak awal sehingga kemungkinan konfik besar tidak akan terjadi minimal dapat diminimalisir.
Untuk itu semua koordinasi menjadi satu program penting dalam setiap penetapan rencana aksi penanganan konfik sosial di daerah ini, ujar Irwan Prayitno
Kepala Kesbang Sumbar Nazwir,SH juga menyampaikan, Penanganan Konfil Sosial diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2015, tentang Petunjuk Operasional dan Permendagri nomor 42 tahun 2015 tentang Rencana Aksi.
Pelaksanaan rakor hari hari ini adalh untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan bersama Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Barat, serta juga menyamakan susunan laporan secara bersama, guna tidak ada perbedaan dalam setiap laporan yang keluar dari instansi terkait yang masing-masing memberikan laporan kepada kementrian masing masing, katanya. Hms