N3, Bandung ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri perbankan di Jawa Barat dalam 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang positif ditunjukkan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada akhir triwulan IV 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp11,72 triliun yang telah disalurkan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan Penyaluran KUR sebagian besar di skala Mikro sebesar Rp8,76 triliun (74,75%), diikuti oleh ritel Rp2,93 triliun (24,99%) dan TKI Rp30 miliar (0,26%). Sedangkan Sektor Perdagangan merupakan sektor terbesar KUR dengan nominal Rp7,96 triliun (68%).
"Penyaluran KUR di Jabar sebesar Rp11,72 triliun oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sinarmas, serta Maybank Indonesia,"katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (10/3/2017)
Muliaman mengungkapkan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 12,47%, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,26%, serta kredit yang disalurkan sebesar 11,44% per tahunnya.
Selain melakukan pengawasan, Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK juga turut berperan aktif dalam edukasi dan perlindungan konsumen serta menjalankan program kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan inklusi keuangan, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat.
"Hingga saat ini, TPAKD Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan beberapa program kerja diantaranya mendorong pembiayaan perbankan bagi petani kopi di Garut dan Puntang (Kabupaten Bandung), peningkatan penyaluran KUR TKI di Kabupaten Indramayu, peningkatan literasi dan inkluasi keuangan di Garut, dan perluasan akses pembiayaan terhadap usaha rintisan di Bandung,"jelasnya.
Adapun, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat OJK Sarwono mengaku pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Jawa Barat yang bertugas mengidentifikasi perusahaan-perusahaan terindikasi melakukan kegiatan investasi ilegal di beberapa daerah di Jawa Barat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berinvestasi yang aman.
Sarwono mengaku dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta seluruh pihak terkait untuk membantu OJK dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan Jawa Barat yang sehat dan bertumbuh.
“Peran aktif dari Kantor Regional 2 Jawa Barat diharapkan dapat menyokong pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"ujarnya. Selain itu, Sarwono mengimbau pelaku industri jasa keuangan di Jawa Barat untuk dapat lebih meningkatkan kontribusinya dengan kinerja yang lebih baik.
"Diharapkan industri jasa keuangan di Jabar bisa meningkatkan kontribusinya namun tetap memperhatikan ketahanan likuditas dan perkuatan permodalan,"pungkasnya. (MAT)
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan Penyaluran KUR sebagian besar di skala Mikro sebesar Rp8,76 triliun (74,75%), diikuti oleh ritel Rp2,93 triliun (24,99%) dan TKI Rp30 miliar (0,26%). Sedangkan Sektor Perdagangan merupakan sektor terbesar KUR dengan nominal Rp7,96 triliun (68%).
"Penyaluran KUR di Jabar sebesar Rp11,72 triliun oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sinarmas, serta Maybank Indonesia,"katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (10/3/2017)
Muliaman mengungkapkan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 12,47%, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,26%, serta kredit yang disalurkan sebesar 11,44% per tahunnya.
Selain melakukan pengawasan, Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK juga turut berperan aktif dalam edukasi dan perlindungan konsumen serta menjalankan program kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan inklusi keuangan, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat.
"Hingga saat ini, TPAKD Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan beberapa program kerja diantaranya mendorong pembiayaan perbankan bagi petani kopi di Garut dan Puntang (Kabupaten Bandung), peningkatan penyaluran KUR TKI di Kabupaten Indramayu, peningkatan literasi dan inkluasi keuangan di Garut, dan perluasan akses pembiayaan terhadap usaha rintisan di Bandung,"jelasnya.
Adapun, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat OJK Sarwono mengaku pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Jawa Barat yang bertugas mengidentifikasi perusahaan-perusahaan terindikasi melakukan kegiatan investasi ilegal di beberapa daerah di Jawa Barat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berinvestasi yang aman.
Sarwono mengaku dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta seluruh pihak terkait untuk membantu OJK dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan Jawa Barat yang sehat dan bertumbuh.
“Peran aktif dari Kantor Regional 2 Jawa Barat diharapkan dapat menyokong pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"ujarnya. Selain itu, Sarwono mengimbau pelaku industri jasa keuangan di Jawa Barat untuk dapat lebih meningkatkan kontribusinya dengan kinerja yang lebih baik.
"Diharapkan industri jasa keuangan di Jabar bisa meningkatkan kontribusinya namun tetap memperhatikan ketahanan likuditas dan perkuatan permodalan,"pungkasnya. (MAT)