N3, Padang - Ketua DPRD Kota Padang H.Erisman manfaatkan masa reses I tahun 2017 di Masjid Raya Ansaharulah RT05/RW03 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Reses yang dihadiri ratusan warga antusias mengikutinya.

Reses yang dilakukan Ketua DPRD Padang di Kelurahan Kurao Pagang itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas PU, PUPR, Dinas  Pertanian, Lurah, LPM, RW, RT dan tokoh masyarakat setempat.

Terungkap melalui reses tersebut warga setempat masih sangat mengeluhkan masalah kepengurusan hak tanah warga yang sudah sejak lama sekali belum teralisasi. Semangat yang mengebu - gebu terlihat dalam suasana reses tersebut, kekompakan seluruh warga yang hadir dalam reses tersebut meminta kejelasan tanah yang sudah mereka tempati sejak sekian lamanya.

Ketua DPRD Kota Padang H. Erisman mengatakan, ini adalah reses pertama kalinya yang dia lakukan selama menjabat di DPRD Padang. "Memang di RT 05/RW03 Kurao Pagang ini merupakan suara terbanyaknya saat pemilihan legislatif lalu. Untuk itu saya mengambil reses I tahun 2017 ini disini, " katanya.

Permasalahan warga di Kelurahan Kurao Pagang adalah permasalahan klasik menyangkut dengan hak masyarakat, tentang kepastian hukum, tetang kepemilikan tanah di RT05/RW03 ini. Masyarakat sudah berpuluh tahun tinggal dikawasan tersebut, tetap membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun mereka butuh planing yang jelas dan sudah berusaha berulangkali,  tapi sampai saat ini belum juga ada tindak lanjutnya.

"Sebenarnya banyak permasalahan atau aspirasi warga yang disampaikan, namun kita lebih fokus mengenai permasalahan kepengurusan hak - hak tanah warga yang belum terealisasikan sudah lama sekali. Permasalahan ini sudah pernah sampai ke gubernur maupun walikota, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan pasti," jelas Erisman  pada hariankoran padang usai reses yang selesai pukul 23.15 WIB itu.

Lebihlanjut sebutnya, sempat terjadi miskomunikasi antara warga dengan dinas PUPR, namun alhamdulillah waktu menjelang usai reses kembali terbuka komunikasi. Saya bersama tokoh masyarakat setempat bersama - sama di perkenankan melanjutkan pembicaraan yang lebih mendalam ke Kantor Dinas PUPR Padang.

"Untuk planing pertama akan kita beicarakan dengan dinas PUPR, selanjutnya berbicara mengenai sertifikat tentu nanti akan kita bicarakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun kita lebih fokus dulu dengan planing pertama. Mudah - mudahan permasalahan masyarakat Kurao Pagang yang sudah cukup lama ini dapat kita carikan jalan terbaiknya melalaui pembicaraan dengan dinas terkait dalam waktu dekat ini, " ungkap Erisman.

"Sementara Zulkufli selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan, kita tidak ingin masyarakat di Kurao Pagang ini menjadi objek oleh para politisi. Kami disini sudah puas dengan janji - janji, saat ini kami inginkan realisasi. Kemana mereka yang sudah menjadi pejabat kenapa tidak ada lagi perhatian bagi kami warga disini, " tegasnya.

Kita tahu status tanah disini Verponding, namun tahun 1981- 1982 BPN Padang Pariaman menerbitkan sertifikat kepada orang lain yang kebanyakan adalah pejabat, namun mereka sudah pada pensiun dan tidak ada kejelasan mengenai mereka, tidak ada sama sekali penguasaan fisik.

"Warga selaku penggarap lahan dari puluhan tahun silam tidak tahu hal tersebut kalau lahan yang mereka garap telah diterbitkan sertifikatnya pada orang lain. Untuk itu kami berharap melalui  Ketua DPRD Padang Bapak Erisman agar dapat memperjuangkan aspirasi warga disini.

"Memang kami tahu Bapak H.Erisman dari awal menjabat selaku Ketua DPRD Padang selaku diterpa masalah yang tak hentinya. Untuk itu dimasa kepemimpinan di DPRD Padang tinggal dua tahun lagi, selaku wakil rakyat,  penyambung lidah dan tangan rakyat harapan kami untuk permasalahan tanah di Kurao Pagang ini bisa diperjuangkan, '' ungkapnya.(bm)
 
Top