N3, Padang - Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi disabilitas Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Padang datangi kantor DPRD Kota Padang guna lakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Padang yang membidangi Urusan Kesejahteraan Rakyat.
Rombangan itu langsung disambut oleh Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel sekaligus langsung memimpin hearing didampingi Wakil Ketua Osman Ayub, Sekretaris Komisi IV, Faisal Nasir dan anggota Amrizal Hadi.
Dalam hearing bersama Komisi IV itu, DPC Pertuni Kota Padang yang terbentuk pada 21 Mei 2016 lalu, menyampaikan aspirasi para penyandang disabilitas Tuna netra di Kota Padang serta tentang hak - hak penyandang disabilitas.
Ketua DPC Pertuni Kota Padang, Martius mengatakan, saat ini organisasi disabilitas DPC Pertuni belum sampai berada di tingkat kecamatan - kecamatan. Namun kami akan segera membentuk kepengurusan ranting -ranting Pertuni disetiap kecamatan.
"Kedatangan organisasi disabilitas Pertuni ke DPRD Padang menyikapi Undang -Undang tentang perlindungan dan pemenuhan hak - hak disabilitas. Dalam hal ini kami terpanggil untuk menyampaikan aspirasi kawan - kawan penyandang disabilitas ke wakil rakyat kami khususnya pada Komisi IV DPRD Padang, " jelasnya usai hearing yang dilaksanakan dilantai II gedung DPRD Padang.
Adapun aspirasi atau program DPC Pertuni Padang yang kami sampaikan dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Padang antara lain yakni, pada bidang pendidikan, meminta agar mendapatkan peluang dan akses pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Seperti mendapatkan bantuan beasiswa bagi putra - putri penyandang tuna netra berprestasi. Serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak.
Lebihlanjut katanya, mengupayakan agar bisa dilakukan pelatihan , ketrampilan tepat guna untuk menyambung kehidupan penyandang tuna netra. Kami Juga berpendapat perlunya perlindungan hukum bagi disabilitas.
"Kemudian kami juga berharap mendapatkan kemudahan di dunia perbankan, yakni akses untuk mendapatkan kredit rumah murah. Serta dalam hearing ini kami menyampaikan pada Komisi IV DPRD Padang agar bisa mendapatkan anggaran dari APBD guna kemajuan organisasi, " ungkapnya.
"Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Padang,Faisal Nasir mengatakan, DPRD Padang dengan senang hati pasti akan membantu apa yang menjadi persoalan yang ada pada organisasi DPC Pertuni Kota Padang. Namun tentunya apa yang menjadi permintaan dari DPC Pertuni ini harus jelas legalitasnya, program kerja yang akan dilakukan, " ujarnya.
Untuk masalah pendidikan, akses perbankan, pelatihan akan kita bicarakan dan rembukan dengan OPD terkait. Dan mengenai anggaran nantinya harus ajukan terlebih dahulu, kalau tidak bisa diambilkan dari APBD nantinya bisa melalui pokok pikiran dewan.
Faisal juga menyarankan agar Pertuni Kota Padang segera membentuk kepengurusannya di setiap kecamatan. Hal ini gunanya akan lebih mempermudah organisasi ini mendapat bantuan. Apalagi disetiap kecamatan pastinya ada anggota dewan di Dapil masing - masing yang akan memperjuangkan aspirasi melalui dana pokok pikiran mereka.
"Insha Allah, jika organisasi ini sudah jelas legalitasnya di Kesbangpol Padang, saya akan salurkan pokir sebesar Rp 50 juta," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel. Ia mengharapkan organisasi Pertuni ini agar membentuk kepengurusan di kecamatan. Kemudian melengkapi legalitas organisasi yang sudah terdaftar di Kesbagpol Padang agar nantinya pencairan bantuan bisa di lakukan. Jika hal ini belum dilengkapi tentunya apa harapan kita untuk memfasilitasi organisasi ini tidak akan tercapai, " ungkapnya. (M7)
Rombangan itu langsung disambut oleh Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel sekaligus langsung memimpin hearing didampingi Wakil Ketua Osman Ayub, Sekretaris Komisi IV, Faisal Nasir dan anggota Amrizal Hadi.
Dalam hearing bersama Komisi IV itu, DPC Pertuni Kota Padang yang terbentuk pada 21 Mei 2016 lalu, menyampaikan aspirasi para penyandang disabilitas Tuna netra di Kota Padang serta tentang hak - hak penyandang disabilitas.
Ketua DPC Pertuni Kota Padang, Martius mengatakan, saat ini organisasi disabilitas DPC Pertuni belum sampai berada di tingkat kecamatan - kecamatan. Namun kami akan segera membentuk kepengurusan ranting -ranting Pertuni disetiap kecamatan.
"Kedatangan organisasi disabilitas Pertuni ke DPRD Padang menyikapi Undang -Undang tentang perlindungan dan pemenuhan hak - hak disabilitas. Dalam hal ini kami terpanggil untuk menyampaikan aspirasi kawan - kawan penyandang disabilitas ke wakil rakyat kami khususnya pada Komisi IV DPRD Padang, " jelasnya usai hearing yang dilaksanakan dilantai II gedung DPRD Padang.
Adapun aspirasi atau program DPC Pertuni Padang yang kami sampaikan dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Padang antara lain yakni, pada bidang pendidikan, meminta agar mendapatkan peluang dan akses pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Seperti mendapatkan bantuan beasiswa bagi putra - putri penyandang tuna netra berprestasi. Serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak.
Lebihlanjut katanya, mengupayakan agar bisa dilakukan pelatihan , ketrampilan tepat guna untuk menyambung kehidupan penyandang tuna netra. Kami Juga berpendapat perlunya perlindungan hukum bagi disabilitas.
"Kemudian kami juga berharap mendapatkan kemudahan di dunia perbankan, yakni akses untuk mendapatkan kredit rumah murah. Serta dalam hearing ini kami menyampaikan pada Komisi IV DPRD Padang agar bisa mendapatkan anggaran dari APBD guna kemajuan organisasi, " ungkapnya.
"Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Padang,Faisal Nasir mengatakan, DPRD Padang dengan senang hati pasti akan membantu apa yang menjadi persoalan yang ada pada organisasi DPC Pertuni Kota Padang. Namun tentunya apa yang menjadi permintaan dari DPC Pertuni ini harus jelas legalitasnya, program kerja yang akan dilakukan, " ujarnya.
Untuk masalah pendidikan, akses perbankan, pelatihan akan kita bicarakan dan rembukan dengan OPD terkait. Dan mengenai anggaran nantinya harus ajukan terlebih dahulu, kalau tidak bisa diambilkan dari APBD nantinya bisa melalui pokok pikiran dewan.
Faisal juga menyarankan agar Pertuni Kota Padang segera membentuk kepengurusannya di setiap kecamatan. Hal ini gunanya akan lebih mempermudah organisasi ini mendapat bantuan. Apalagi disetiap kecamatan pastinya ada anggota dewan di Dapil masing - masing yang akan memperjuangkan aspirasi melalui dana pokok pikiran mereka.
"Insha Allah, jika organisasi ini sudah jelas legalitasnya di Kesbangpol Padang, saya akan salurkan pokir sebesar Rp 50 juta," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel. Ia mengharapkan organisasi Pertuni ini agar membentuk kepengurusan di kecamatan. Kemudian melengkapi legalitas organisasi yang sudah terdaftar di Kesbagpol Padang agar nantinya pencairan bantuan bisa di lakukan. Jika hal ini belum dilengkapi tentunya apa harapan kita untuk memfasilitasi organisasi ini tidak akan tercapai, " ungkapnya. (M7)