N3, Tarakan ~ Carut marutnya dunia pendidikan di Kota Tarakan, mulai terlihat dari kesejahteraan guru, keamanan guru, prosedur tenaga pengajar, kurikulum pendidikan, dan adanya beban biaya operasional yang ditanggung orang tua murid, baik tingkat SD maupun SMU, sehingga Komisi I Pansus Pendidikan DPRD Tarakan harus fokus dalam menangani permasalahan ini.

Syamsudin Arfah S.Pdi selaku Ketua Pansus Pendidikan mengatakan permasalahan yang menyangkut pendidikan telah dipertanyakan kepada Dinas Pendidikan. Ia berharap dengan simpang siurnya informasi yang beredar, diharapkan masukan yang disampaikan DPRD, dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan kedepannya.

" ada beberapa point untuk membahas menyelesaikan pendidikan di kota Tarakan, diantaranya pendidikan karakter, biaya operasional sekolah, jaminan kesejahteraan guru baik PNS dan honorer, jaminan keselamatan guru dalam proses belajar mengajar dan paling utama payung hukum dalam proses mengajar agar guru tidak dilecehkan, dan dituntut oleh orang tua murid, jika terjadi tindakan tegas dalam pelajaran di sekolah" jelas Syamsudin Arffah.

Menurutnya hal ini sangat penting dalam usulan untuk Dinas pendidikan kota Tarakan agar memberikan rasa nyaman dalam proses pendidikan sekolah di kota Tarakan, pendidikan di kota Tarakan selain menggunakan kurikulum nasional, hendaknya di masukkan kurikulum lokal seperti Agama, budaya multi etnis dan budaya tanah tidung sehingga anak didik dapat memahami dan menghargai agama dan kebudayaan Indonesia.

" kebudayaan lokal dan Agama harus bisa dimasukkan kedalam kurikulum tambahan, sehingga siswa dapat terbentuk karakter yang bisa memahami, saling menghormati pada kebudayaan dan agama, serta budaya hormat menghormati yang mulai sedikit terkikis dalam kehidupan kita" jelas Syamsudin Arffah

Terkait dana Operasional sekolah, Ia menilai masih belum jelas, apa lagi dirinya mendengar dari masyaraka masih adanya sebagian sekolah meminta pungutan kepada orang tua murid, diharapkan kedepannya tidak ada kejadian seperti itu ke depannya di kota Tarakan.

" harus di perjelas dana operasional sekolahnya, terkadang saya masih mendapatkan masukan adanya pungutan yang gak jelas dalam kegiatan belajar di sekolah, tolong ke depannya agar tidak terjadi hal sedemikian rupa" jelas Syamsudin dalam Rapat tersebut

Dalam  Rapat Persamaan Persepsi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan dihadiri anggota Pansus DPRD kota Tarakan H. Adanan, H Anas, H Syamsudin, dan Hj Sri, dihadiri juga oleh kepala Dinas pendidikan Kota Tarakan Ilham Nor.

Dalam hal ini Ilham Nor sebagai Kadis Pendidikan Kota Tarakan mengatakan bahwa, usulan Anggota Pansus akan menjadi bahan evaluasi dalan pendidikan di kota Tarakan, sehingga pendidikan di kota Tarakan para siswa dapat membentuk karakter sesuai kebudayaan baik lokal atau nasional. Terang Ilham Nor Pada Ketua Pansus dan Anggota Pansus Dprd kota Tarakan.

" ini akan menjadikan bahan evaluasi, semua kegiatan tersebut dapat menjadi pendidikan berkarakter, kejahsteraan dan kenyamanan tenaga pengajar, serta proses tenaga pengajar di kota tarakan yang masih dibutuhkan sekitar 100 orang lebih, sehingga harus dibentuk mekanisme atau protap yang jelas dalam perekrutan Guru di Kota Tarakan, tentunya sesuai anggaran pendidikan yang didapat baik dari APBN dan anggaran lainnya" terang Ilham.

Dirinya mengatakan selepas dari rapat ini dirinya akan melakukan koordinasi internal dengan Kabid Pendidikan dan beberapa elemen lainnya, sehingga kedepannya akan ditemukan rumusan pendidikan di kota Tarakan yang kemudian akan di hearingkan kembali bersama Pansus. Terang Ilham. Reporter Bonar Sahat 
 
Top