N3, Padang ~ Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan di
DPRD Padang terus berprogres dan melakukan pertemuan secara massif
dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku mitra kerjanya.
Pertemuan perdana antara komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan cukup alot. Masing dinas menjabarkan program kerja 2017,
demikian sebaliknya.
Pertemuan pada lantai II gedung baru DPRD Padang, Jalan Sawahan No50, Padang Timur, Padang cukup menarik perhatian. Pasalnya, masih ada kinerja Dinas PU masih tertinggal sebelum berubah jadi PUPR, demikian halnya Dinas TRTB sekarang jadi Dinas PRKPP. Terkait hal itu, Komisi III menyerap dan menjadikan bahan evaluasi untuk mendorong kinerja OPD. Terutama masih adanya drainase di kota ini belum tuntas dengan maksimal, jalan rusak dan jembatan serta kawasan pekerjaan jalan lingkungan yang masih tertinggal sekitar 42 Km dengan dana sebesar Rp42 miliar.
Kordinator Komisi III Wahyu Iramana Putra mengatakan, hearing pertama ini, tergambar pengerjaan fisik 2016 tidak terealisasi sekitar 5 persen, disamping masih ada sisa pemeliharaan selama 6 bulan. Di 2017 dengan total anggaran sebesar Rp250 miliar lebih di PUPR telah diplotkan anggaran pada jembatan kira-kira Rp20 miliar, pengairan Rp12 miliar, perbaikan dan pemeliharaan jalan Ro27 miliar dan Rp19 miliar untuk fasilitas lain termasuk trotoar. Demikian halnya pasar, dimana dana Inpres tersebut berkisar Rp43 miliar lagi. Awal Mei sudah dapat bekerja, didahului lelang jalan lingkungan dari PRKPP pada akhir Januari.
“Semua tadi telah jelas, komisi III akan mengawal hal ini dalam mendorong program Pemko sesuai dengan peruntukannya,” kata Wahyu.
Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi III Zulhardi Z Latif. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi ke depannya. Terutama, dengan tidak tercapainya program sebelumnya, sehingga berdampak SILPA. Tahun ini semua mesti telah terbetonisasi jalan lingkungan dan itu merupakan tugas PRKPP dan kontroling PUPR dalam mengawal izin bangunan, serta menuntaskan persoalan drainase.
Kadis PUPR Fatriarman Noer dan Kadis PRKPP Afrizal BR berterimakasih atas apa yang telah disarankan dan akan melakukan setiap evaluasi serta bersinergi dalam melaksanakan program. Anggota Komisi III yang hadir selain Kordinator dan Ketua. Turut hadir Amril Amin, Wismar Panjaitan, Djunaidy Hendry dan Dian Anggraini, sedangkan dari dinas selain Kadis juga diikuti para Kabid dan Kasi.(M7)
Pertemuan pada lantai II gedung baru DPRD Padang, Jalan Sawahan No50, Padang Timur, Padang cukup menarik perhatian. Pasalnya, masih ada kinerja Dinas PU masih tertinggal sebelum berubah jadi PUPR, demikian halnya Dinas TRTB sekarang jadi Dinas PRKPP. Terkait hal itu, Komisi III menyerap dan menjadikan bahan evaluasi untuk mendorong kinerja OPD. Terutama masih adanya drainase di kota ini belum tuntas dengan maksimal, jalan rusak dan jembatan serta kawasan pekerjaan jalan lingkungan yang masih tertinggal sekitar 42 Km dengan dana sebesar Rp42 miliar.
Kordinator Komisi III Wahyu Iramana Putra mengatakan, hearing pertama ini, tergambar pengerjaan fisik 2016 tidak terealisasi sekitar 5 persen, disamping masih ada sisa pemeliharaan selama 6 bulan. Di 2017 dengan total anggaran sebesar Rp250 miliar lebih di PUPR telah diplotkan anggaran pada jembatan kira-kira Rp20 miliar, pengairan Rp12 miliar, perbaikan dan pemeliharaan jalan Ro27 miliar dan Rp19 miliar untuk fasilitas lain termasuk trotoar. Demikian halnya pasar, dimana dana Inpres tersebut berkisar Rp43 miliar lagi. Awal Mei sudah dapat bekerja, didahului lelang jalan lingkungan dari PRKPP pada akhir Januari.
“Semua tadi telah jelas, komisi III akan mengawal hal ini dalam mendorong program Pemko sesuai dengan peruntukannya,” kata Wahyu.
Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi III Zulhardi Z Latif. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi ke depannya. Terutama, dengan tidak tercapainya program sebelumnya, sehingga berdampak SILPA. Tahun ini semua mesti telah terbetonisasi jalan lingkungan dan itu merupakan tugas PRKPP dan kontroling PUPR dalam mengawal izin bangunan, serta menuntaskan persoalan drainase.
Kadis PUPR Fatriarman Noer dan Kadis PRKPP Afrizal BR berterimakasih atas apa yang telah disarankan dan akan melakukan setiap evaluasi serta bersinergi dalam melaksanakan program. Anggota Komisi III yang hadir selain Kordinator dan Ketua. Turut hadir Amril Amin, Wismar Panjaitan, Djunaidy Hendry dan Dian Anggraini, sedangkan dari dinas selain Kadis juga diikuti para Kabid dan Kasi.(M7)