N3, Semarang ~ Penyelenggaraan festival makan babi Festival di Semarang, Jawa Tengah, kembali menuai protes keras dari sekelompok organisasi massa berbasis keagamaan.

Sejumlah anggota ormas Forum Umat Islam Semarang (FUIS) berupaya menggagalkan acara yang sedianya digelar selama rentang waktu sepekan, mulai 23 hingga 29 Januari 2017 di halaman Mall Sri Ratu yang terletak di Jalan Pemuda, Semarang.

Sejak sepekan sebelum acara dilaksanakan, FUIS telah menghimpun massa dari berbagai kalangan mulai dari Pemuda Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), dan sejumlah kelompok lainnya.

Juru bicara FUIS, Danang Setiadi, menyatakan keberatan dengan penyelenggaraan acara makan babi. Alasannya? Ia mengatakan bahwa isu kerukunan umat beragama saat ini masih sangat sensitif.

Danang menganggap apa yang ditampilkan dalam acara tersebut justru akan memperkeruh situasi keamanan yang saat ini sudah kondusif. Ia pun meminta kepada panitia acara supaya tidak memancing kemarahan anggotanya.

"Adanya festival ini malah memancing kemarahan umat Islam di Semarang. Sudah tahu daging babi bagi umat Islam haram, malah dijadikan festival. Kalau mau makan, silakan saja makan. Enggak perlu difestivalkan, enggak perlu dipromosikan," kata Danang.

Ia berpendapat bila panitia festival mencontoh kerukunan yang terjalin dengan baik di Denpasar, Bali. Di pulau tersebut, ujarnya, umat Hindu dan Islam hidup rukun terutama saat Hari Raya Nyepi tiba. Warga Muslim kompak tidak menghidupkan pengeras suara saat mengumandangkan adzan.

Umat Muslim di Pulau Dewata, lanjutnya, juga tidak menggelar acara makan daging sapi karena menghormati penduduk Bali yang beragama Hindu.

"Kami keberatan dan tidak setuju acaranya digelar walaupun untuk menyambut Imlek," kata Danang, menyebut Tahun Baru Cina yang akan jatuh pada Sabtu, 28 Januari, mendatang.

Meski menolak penyelenggaraan, Danang berjanji tak akan memicu tindakan pengrusakan yang membuat keresahan di tengah masyarakat.

"Kami tidak akan bertindak kasar untuk memboboti Festival. Kami siang ini sudah menggelar audensi di Mapolrestabes Semarang untuk membahas persoalan tersebut," ujarnya.

Ganti nama jadi Festival Kuliner Imlek

Di lain pihak, audiensi yang digelar kedua belah pihak telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Walau begitu, pihak kepolisian memastikan festival makan babi tetap digelar karena jauh-jauh hari telah mengantongi izin resmi.

"Kita tetap jalankan acara tersebut. Hanya saja kita mengubah namanya dari Pork Festival menjadi Festival Kuliner Imlek. Tujuannya untuk menghormati pihak-pihak yang keberatan dengan acara tersebut," kata Ketua Komunitas Kuliner Semarang, Firdaus Adinegoro, yang menggagas festival makan babi.

Untuk konsep acaranya, menurutnya tetap sama dengan rencana awal. Panitia festival tetap menghadirkan 30 stand yang menyuguhkan menu olahan daging babi.

"Konsep acaranya tetap sama, tidak berubah sama sekali. Stand-stand yang ada nanti juga menjual olahan daging babi," ujar Firdaus.

Ia mengatakan tak patah arang untuk menggelar acara tersebut meski muncul penolakan dari sejumlah kelompok. Menurutnya, informasi acara tersebut sudah disebarkan ke semua daerah bahkan sampai luar negeri, sehingga warga Tionghoa menantikan acara tersebut berlangsung.

"Kami tidak khawatir (ada penolakan), karena semua masalah sudah dimediasi oleh pihak kepolisian. Kami sudah sepakat untuk tetap melaksanakan kegiatan itu dengan mengubah nama festivalnya saja," tuturnya.

Firdaus mengatakan saat ini telah mematangkan acaranya. Semua penjual menu olahan daging babi sudah diinformasikan soal hasil mediasi tersebut.

"Kita mengakomodir keinginan warga Tionghoa yang makan babi saat Imlek nanti, setiap stand menjual menu Rp30 ribu hingga Rp50 ribu," katanya.

Ia memperkirakan animo masyarakat semakin tinggi untuk datang ke festival itu dibanding tahun lalu. Bila tahun lalu terdapat 10 ribu pengunjung, maka tahun ini jumlahnya semakin banyak.

Sedangkan adanya penolakan tersebut juga memantik reaksi beragam dari warga setempat. Masyarakat Tionghoa menilai tidak ada yang perlu disalahkan dalam polemik ini. Semuanya harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama.

Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Jawa Tengah, Dewi Susilo Budihardjo, meminta semua pihak menahan diri, baik itu dari unsur umat Islam maupun dari etnis Tionghoa.

"Saya rasa dengan suasana kota yang begitu guyub, tidak ada alasan untuk saling mempersalahkan. Semua hal punya keunikan dalam hidupnya masing-masing. Kaum yang lebih banyak jangan sekali-kali arogan dan menindas,” kata Dewi.

“Bagi kaum yang lebih sedikit sebaiknya bisa memahami situasinya. Saudara-saudara Tionghoa akan mendukung hal-hal yang menjunjung nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia”.
 
Top