 |
| Ilustrasi |
Sebab, penetapan SPP SMA/SMK melalui Surat Edaran (SE)
Gubernur 120/71/101/2017 belum sepenuhnya efektif menjawab kebutuhan anggaran
di sekolah-sekolah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman
mengatakan, sekolah tidak perlu resah dengan SPP. Menurut dia, SE tentang SPP
sudah menjadi ketetapan gubernur. Untuk memerinci, pihaknya akan membuat
petunjuk teknis (juknis) mengenai SPP.
Baik tentang pembelanjaannya maupun celah tambahan pendapatan
jika kekurangan dana. Juknis tersebut sedang dirapatkan. Dia menargetkan, dalam
bulan ini pembuatan juknis sudah tuntas.
Selain itu, rapat koordinasi (rakor) akan digelar untuk
membahas juknis. Kepala cabang dinas
pendidikan, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), dan pengawas akan
dilibatkan dalam rakor tersebut.
Sebagaimana diketahui, setelah SMA/SMK dialihkan ke pemerintah
provinsi, sekolah-sekolah, terutama di Surabaya, belum berani menarik SPP. Sebab, belum ada pembahasan secara resmi tentang SPP.
Termasuk ketentuan pembulatan nominal SPP.
Melalui SE gubernur, pemprov sudah menetapkan besaran SPP.
Besaran SPP untuk SMA Rp 135 ribu, SMK nonteknik Rp 175 ribu, dan SMK teknik Rp
215 ribu. Nilai itu masih dimungkinkan ada pembulatan ke atas. SPP SMA,
misalnya. Besaran SPP dimungkinkan bisa sama dengan besaran bantuan operasional
pendidikan daerah (bopda) dari Pemerintah Kota Surabaya yang mencapai Rp 152
ribu per siswa SMA/SMK.
"Karena itu, akan kami buatkan juknisnya,"
jelasnya.
Mantan kepala Badan Diklat Jawa Timur tersebut menegaskan,
SE SPP bersifat mengikat. SE sudah
menjadi pedoman untuk penarikan SPP. Meski begitu, jika ada orang tua yang mau
membayar lebih, tentu tidak ada masalah.
"Kalau ada orang tua dari golongan mampu mau bayar
lebih, kan tidak apa-apa," katanya. Dengan catatan, siswa miskin tetap
gratis.
Saiful mengatakan, pemprov sudah menyiapkan anggaran Rp 1,6
triliun untuk peningkatan pendidikan di Jatim.
Karena itu, kualitas SMA/SMK serta pendidikan khusus dan
layanan khusus (PKLK) akan terus ditingkatkan. Baik secara prestasi maupun
peralatan praktik SMK yang membutuhkan peremajaan.
Saiful menyebutkan bahwa tunjangan kinerja harus mengikuti
situasi dan kondisi saat ini. Jika perekonomian baik, lanjut dia, gubernur Jawa
Timur tentu akan memperhatikan tunjangan kinerja para guru.