Menyikapi hal itu, anggota DPRD Padang, Dian Angraini dari fraksi Nasdem mengatakan, Alhamdulillah telah ada pengumuman untuk membatalkan harga tetapi, saya tidak tahu untuk harga yang mana.
Ia menyebutkan, "walaupun ada pengumuman membatalkan kenaikan harga, kita berharap harga ini benar - benar yang berhubungan dengan tiga tuntutan rakyat yakni Sandang, Pangan, Papan. Sementara untuk hari ini di Sumatera Barat (Sumbar) harga untuk kebutuhan pokok masih saja merangkak naik seperti ketapel, " ujarnya, saat dihubungi via ponsel.
Seperti
Beras dari Rp17 ribu sagantang artian 6 tekong atau 1.5 liter menjadi
26 ribu. Cabe merah dari Rp 20 ribu hari ini dan sudah berlanjut sebulan
naik menjadi Rp45 ribu. Ayam potong Rp21 ribu 1 kg menjadi Rp 35 ribu,
termasuk sayuran lalidih (kangkung,red) dari Rp 4 ribu satu ikat
menjadi Rp 6 ribu begitu juga harga Sembako lainnya seperti harga daging
yang masih tinggi.
Lebihlanjut sebutnya, seperti kita tahu sebagian besar komoditi cabe di Sumatera Barat berasal dari Bukittinggi, Solok, begitu juga halnya komoditi beras. Nah kenapa kenaikan harga yang sangat luar biasa tidak bisa dibendung oleh pemerintah, apakah ada permainan dibalik semua ini, itu kita juga tidak tahu, harusnya instansi terkait bisa mengatasi hal itu, " katanya.
Harapannya Pemkot, Pemkab dan Pemprov harusnya melakukan pembicaraan tentang hal ini. Tidak sibuk hanya keluar negeri. Karena masyarakat sudah menjerit, banyak hal yang semakin memiriskan dengan melonjaknya harga yang sangat signifikan tersebut.
Apalagi sudah adanya Perda Ketahan Pangan, yang seharusnya OPD terkait dalam hal ini yakni Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan bisa melakukan pengawasan untuk kenaikan harga pangan ini. Juga tidak terlepas pengawasan dari anggota DPRD yang merupakan mitra OPD bersangkutan.
Anggota DPRD juga melakukan fungsi pengawasan atas kinerja mitranya terutama teman sejawat yakni Pemda, Pemkab dan Pemprov, khususnya Kota Pada Sumatera Barat. "Bagaimana mungkin kita adalah penghasil beras dan tanaman buah serta sayuran dan ternak, kenapa harga di daerah kita sendiri lebih mahal dari Jakarta," tuturnya.(M7).
Lebihlanjut sebutnya, seperti kita tahu sebagian besar komoditi cabe di Sumatera Barat berasal dari Bukittinggi, Solok, begitu juga halnya komoditi beras. Nah kenapa kenaikan harga yang sangat luar biasa tidak bisa dibendung oleh pemerintah, apakah ada permainan dibalik semua ini, itu kita juga tidak tahu, harusnya instansi terkait bisa mengatasi hal itu, " katanya.
Harapannya Pemkot, Pemkab dan Pemprov harusnya melakukan pembicaraan tentang hal ini. Tidak sibuk hanya keluar negeri. Karena masyarakat sudah menjerit, banyak hal yang semakin memiriskan dengan melonjaknya harga yang sangat signifikan tersebut.
Apalagi sudah adanya Perda Ketahan Pangan, yang seharusnya OPD terkait dalam hal ini yakni Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan bisa melakukan pengawasan untuk kenaikan harga pangan ini. Juga tidak terlepas pengawasan dari anggota DPRD yang merupakan mitra OPD bersangkutan.
Anggota DPRD juga melakukan fungsi pengawasan atas kinerja mitranya terutama teman sejawat yakni Pemda, Pemkab dan Pemprov, khususnya Kota Pada Sumatera Barat. "Bagaimana mungkin kita adalah penghasil beras dan tanaman buah serta sayuran dan ternak, kenapa harga di daerah kita sendiri lebih mahal dari Jakarta," tuturnya.(M7).