N3, Jakarta Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran TNI untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki. Optimalisasi aset-aset tersebut bertujuan agar pemanfaatannya dapat dirasakan baik untuk kepentingan TNI sendiri maupun juga bagi kepentingan umum. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai optimalisasi pemanfaatan aset TNI di Kantor Presiden, Jakarta.
 
"Aset TNI yang dimaksud di sini adalah aset TNI yang tidak secara langsung digunakan oleh TNI sebagai markas besar maupun sebagai penunjang operasi tugas dan fungsi TNI. Aset-aset ini, seperti juga aset BUMN, sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan TNI tetapi juga bagi kepentingan umum," ujar presiden mengawali pengantarnya.
 
Dalam proses optimalisasi tersebut, presiden meminta untuk dilakukannya pendataan ulang mengenai aset-aset tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat aset-aset yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedang digunakan pihak ketiga, sedang berada dalam sengketa, hingga aset-aset yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, diketahui bahwa saat ini masih terdapat aset TNI yang belum tersertifikasi.
 
"Ini perlu segera didata ulang, diperjelas status hukum kepemilikan dari aset-aset tersebut, serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
 
Presiden kemudian juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses optimalisasi aset tersebut. Pelaksanaannya pun juga disebut presiden harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
 
"Saya menekankan agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI harus betul-betul berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan manfaatnya, baik bagi kepentingan TNI maupun kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan negara yang lebih besar," tegasnya.
 
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mengharapkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan juga pihak TNI dalam melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset TNI tersebut. Dirinya juga berpesan kepada jajarannya agar segera dilakukan pembenahan terhadap manajemen aset TNI.
 
"Saya berharap dengan langkah-langkah perbaikan manajemen aset tersebut, pemanfaatan aset TNI bisa mencapai tujuan yang diinginkan," tutupnya.
 
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Humas Kemensetneg)
 
Top