Pengusaha Angkot Protes Jika Bus Trans Padang di Koridor I

N3, Padang -- Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang, Sofyan mengatakan, terkait rencana pengoperasian tambahan 10 unit Trans Padang oleh Damri yang akan segera direalisasikan di koridor I atau jalur utara, pihaknya tetap menolak hal itu.
  
"Jika pengoperasian tambahan bus Trans Padang itu tetap dilakukan, maka sekitar 600 pengusaha angkutan kota di koridor I atau jalur utara akan bangkrut, bahkan kehilangan mata pencaharian.Kami tetap menolak. Kalau masih ngotot direalisasikan, para pengusaha angkutan kota akan protes dan demo," ujarnya, Jum'at (4/11).
   
Jika Trans Padang tetap dioperasikan, apalagi ukuran besar tentu pengusaha angkutan kota baik itu pemilik atau sopir akan mati pencahariannya. Karena menurut pendapatnya, masyarakat tentu akan beralih menggunakan transportasi massal dan meninggalkan jasa angkutan kota.
   
Terkait ukuran bus sedang tersebut, jelasnya, terdapat kajian pakar dari Universitas Andalas (Unand) yang menilai hanya mobil-mobil berukuran sedang yang dapat beroperasi di Kota Padang. "Jadi bukan ukuran besar seperti tambahan bus Trans Padang yang akan dioperasikan Damri itu," sebutnya.

Lebihlanjut disampaikan, bahwa pengelolaan tambahan bus Trans Padang oleh Damri itu tidak akan memberikan kontribusi apa-apa untuk daerah termasuk dari segi pendapatan yang akan masuk ke kas pusat. Padahal menurutnya apabila pengelolaannya dapat di serahkan pada pihak ketiga di daerah sehingga bisa berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   
"Coba bayangkan, pengelolaan tambahan bus Trans Padang oleh Damri itu tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk daerah termasuk dari segi pendapatan. Ini uang penumpang masuk ke kas pusat, pengusaha angkutan kota bangkrut, lalu daerah dapat apa?" ketusnya.
   
Seharusnya pemerintah memikirkan nasib masyarakatnya termasuk jika ingin memiliki tambahan kendaraan, bisa dengan meremajakan mobil lama. Tidak masalah jika peremajaan mobil lama itu diganti dengan Trans Padang, namun hendaknya yang ukuran sedang dan dikelola atau dioperasikan oleh pengusaha setempat atau Organda.

Di sisi lain, ia menyarankan jika memang tetap harus menambah pengoperasian bus Trans Padang di Sumbar dan ada subsidi pemerintah pusat, hendaknya bisa dicarikan jalur lain seperti angkutan kota dalam provinsi. Hal itu juga dapat atasi atau gantikan saja travel-travel liar antar daerah, itu lebih baik dari pada mematikan usaha pengusaha angkutan kota di Padang," pungkas Sofyan.(M7).
Previous Post Next Post