N3, Banda Aceh - Ketua
Komisi Indepen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, meminta seluruh
Penyelenggara Adhoc Pilkada Aceh yang berjumlah 107.105 ribu orang
berlaku nertal dalam gelaran pilkada nanti. Hal tersebut, kata Ridwan
Hadi, karena mereka adalah orang yang paling punya peran dalam sukses
atau tidaknya pilkada Aceh.
“Dari tingkat provinsi sampai gampong,
kita minta seluruh panitia adhoc bisa berlaku netral,” ujar Ridwan Hadi
dalam rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh
Serentak tahun 2017, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur.
Para panitia penyelenggara adhoc pilkada
Aceh adalah PPK dengan jumlah anggota 1.445 orang, Tenaga PPS 19.431
orang, KPPS 67.067 orang, serta Pam TPS 19.162. Total keseluruh panitia
adhoc ini berjumlah 107.105 ribu.
Nantinya, panitia penyelenggara adhoc
pemilu tersebut akan menjaga dan menyelenggarakan pemilu yang akan
diikuti oleh 3.476.424 pemilih. “Jika semua netral dan bekerja seusai
jalurnya, saya yakin bahwa pilkada akan sukses dan masyarakat pasti akan
memilih sesuai hati nuraninya,” ujar Hadi. Sebelumnya, komitmen netralitas pilkada juga digaungkan oleh pihak TNI dan Polri.
“Polri netral dan tetap konsisiten melakukan penegakan hukum terhadap
para pelaku pelanggaran pilkada,” ujar Kapolda Aceh, Rio Djambak. Ia
menyebutkan, polisi akan mengawal seluruh proses pilkada dengan penuh
kebersamaan, kekeluargaan guna mewujudkan hak pilih rakyat dalam memilih
pemimpin Aceh yang lebih baik di masa mendatang.
Hal yang sama ditegaskan oleh Panglima
Kodam Iskandar Muda, Tatang Sulaiman. Dalam setiap gelaran pesta
demokrasi paska 1998, TNI, sebut Tatang selalu netral tanpa memihak
kepada salah satu calon. “TNI berkomitmen menjaga nertalitas. Kita tidak
akan terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.
Dalam rapat yang diikuti oleh seluruh
unsur Forkopimda Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh, para Bupati/Wali Kota
se Aceh, Kepala SKPA/SKPK se Aceh, ketua KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta Ketua Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh, Plt. Gubernur
Aceh, Soedarmo, juga telah meminta agar seluruh personil TNI, Polri dan
seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berlaku netral.
“Semua yang hadir di sini, baik TNI,
Polri dan seluruh PNS, serta seluruh penyelenggara pemilu untuk berlaku
netral dalam pemilu nanti,” ujar Soedarmo.
Khusus kepada penyelenggara pemilu,
Soedarmo meminta untuk tegas dan harus berani dan tidak takut
intimidasi. “Saya dukung sepenuhnya KIP dan Panwaslih sebagai
penyelenggara pemilu. Saya dukung dan pertanggungjawabkan jika yang
dilakukan benar,” ujarnya. Hal itu untuk mewujudkan harapan semua, bahwa
pilkada Aceh berlangsung tanpa intimidasi apapun.