N3, Padang --
Berkaitan dengan anggaran belanja hibah yang mencapai Rp61,90 miliar
dalam KUA-PPAS APBD 2017 atau mengalami kenaikan Rp12,45 miliar dari
APBD Perubahan 2016, diminta pemerintah setempat menghentikan penggunaan
bantuan hibah dengan cara yang tidak wajar dan bermuatan politis.
Hal tersebut
disampaikan Jumadi Ketua Fraksi Partai Golkar Bulan Bintang. "Jangan
sampai peningkatan anggaraan ini malah disalahgunakan oleh oknum-oknum
berkepentingan," tegasnya..
"Bantuan hibah seperti ini hendaknya jadi perhatian serius
dan ditinggalkan.Apalagi DPRD berfungsi dalam penganggaran serta
pengawasan terhadap penganggaran dan penggunaan keuangan daerah di Kota
Padang sehingga pihaknya merasa perlu mengingatkan atau meminta
pemerintah memperhatikan hal tersebut, " ujarnya.
Ia mencontohkan
adanya nomenklatur bantuan untuk masjid dalam rangka Jumat Keliling yang
nantinya akan dilaksanakan pimpinan kota. Penamaan untuk kegiatan
bantuan hibah seperti itu menurutnya terkesan bermuatan politis untuk
pencitraan.
Lanjutnya,
apalagi Padang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan 2016, jangan sampai ke depannya
malah memburuk," ungkapnya(M7).