Dijelaskan, sebanyak 10 unit bus Damri untuk Trans Padang itu sebenarnya telah siap dioperasikan sejak Juli 2015, namun karena beberapa kendala, terjadi beberapa kali penundaan. Kendala yang dihadapi adalah pihak Damri (BUMN) itu meminta anggaran pada pemerintah setempat (BUMD) untuk mengeluarkan biaya operasional dan hal itu tidak mungkin dilakukan karena menyalahi aturan"Namun pengoperasian bus tersebut diperkirakan pada 2016 ini karena anggaran tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2016," kata Helmi,Senin (24/10) dari ruang kerjanya.
Dijelaskan, bahwasanya, "saat ia ke Jakarta mengunjugi Kementerian Perhubungan, ada titik terang dan bantuan agar dapat dioperasikan khususnya di koridor I. Bantuan sebanyak Rp600 juta itu hanya untuk perawatan operasional saja dan berlaku setahun untuk lima bus saja." katanya. Hal tersebut menimbang karena ukuran bus nya besar dan disesuaikan dengan kondisi kota lalu lintas kota. Namun di lapangan nanti tetap akan digunakan 10 bus secara bergantian (roling,red) lima unit yang akan jalan tiap harinya.
"Lebih lanjut katanya, terkait besarnyaa bantuan dan jangka
waktunya, ia menegaskan tidak penting berapa lama berlaku bantuan
tersebut karena tidak ada kontribusi untuk daerah selain pelayanan.
Namun tetap untuk tarif, perlu penyesuaian dengan daerah. Yang penting
masyarakat terlayani dan segera operasikan, " tegasnya.
Sementara Kepala Dishubkominfo Kota Padang Dedi Henidal
menegaskan agar Damri segera mengurus perizinan, sebab untuk biaya
operasional sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan.
Ia mengatakan
untuk awal di koridor I akan dioperasikan lima bus di jam-jam sibuk atau
ramai masyarakat yang menggunakan jasa Trans Padang. "Dioperasikan di
jam-jam puncak yakni pada pagi, siang dan sore hari," ujarnya.Terkait
pengelolaan pada lima bus itu pengelolaannya berbeda dengan Trans Padang
yang ada saat ini, khususnya untuk operasional pengawasan ada di
Dishubkominfo Padang. Sementara untuk 10 unit bus Damri untuk Trans
Padang dikelola oleh Damri.(M7).