N3, Sumbar ~ Tim Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah berkaitan dengan bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat.

Tim yang diketuai Deding Ishak disambut di Ruang Rapat Gubernuran oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Salman, Kepala Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat Abdul Gafar, Kepala BPBD Prov. Sumbar Nasrial Patria, Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Syahrir, Perwakilan MUI Sumbar Mas'oed Abidin, Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dan Kepala BPBD Kab/Kota se-Sumatera Barat.

Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar Abdul Gafar dalam eksposnya tentang kondisi sosial-masyarakat di Sumatera Barat kepada Komisi VIII menyebutkan bahwa 7,09% dari total penduduk Sumbar tercatat sebagai penduduk miskin. Angka ini, menurutnya, jauh di bawah rata-rata nasional. Gafar juga menyampaikan, Rumah Tangga Sangat Miskin di Sumbar yang berjumlah kurang lebih 275.431 Kepala Keluarga terus dibantu Dinas Sosial melalui program Beras Rakyat Sejahtera dan Program Keluarga Harapan Baru.

Kepala BPBD Prov. Sumbar Nasrial Patria dalam eksposnya menyebutkan, dari 23 usulan bantuan anggaran yang diusulkan ke BNPB dan Pokja Komisi VIII, baru 5 usulan yang telah ditindaklanjuti dengan bantuan anggaran senilai kurang lebih 137M. Jumlah tersebut menurutnya belum memadai untuk pemulihan Sumbar pasca bencana.

"Masih ada 18 usulan lagi yang kami masih tunggu baik dari BNPB maupun dari Pokja Komisi VIII. Tim Verifikasi dari pusat sudah turun. Semoga bisa segera direalisasikan agar kehidupand dan ekonomi masyarakat dapat segera dipulihkan," ujarnya.

Terkait hal ini, Wagub menambahkan ke Tim Komisi VIII, "Memang masih terdapat banyak kerusakan akibat bencana di Sumbar. Gempa, tanah longsor, dan abrasi pantai. 23 usulan tersebut bernilai 1,4T. Mohon agar ditindaklanjuti."

Wakil Gubernur juga mengimbau agar Pemerintah Kab/Kota di daerah yang terancam Megathrust agar segera membangun shelter-shelter evakuasi tanpa menunggu dan bergantung pada bantuan Pusat. "Kita bisa buka akses jalan ke perbukitan terdekat lalu sediakan atap untuk berlindung. Ini penting. Shelter masih sangat perlu ditingkatkan," paparnya.

Lebih lanjut, guna memudahkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di bidang sosial dan pengentasan kemiskinan, Nasrul Abit menjelaskan bahwa terdapat batas kewenangan yang mendasar antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bisa menjadi penghambat upaya pembangunan yang dilakukan. Untuk itu, Wagub menginstrukikan agar pemerintah kabupaten kota melakukan sinkronisasi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi.

Ia juga menekankan agar pemerintah kabupaten/kota benar-benar serius dalam menyajikan data kemiskinan agar akurat karena seluruh bantuan baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi diberikan sesuai dengan data yang disajikan. Apabila data kemiskinan yang tersaji tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka besar kemungkinan bantuan menjadi tidak tepat sasar.

"Tolong masalah data, Pemerintah Kabupaten/Kota koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Lakukan kerjasama sehingga data di daerah menjadi bagus dan akurat. Setelah data itu dihimpun, segera sampaikan ke pada kami untuk kami tindaklanjuti," tegasnya.

Menutup kunjungan kerja kali ini, Tim Komisi VIII memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp250.000.000 untuk penanganan darurat banjir di Kabupaten Pasaman Barat dan Rp459.400.000 untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar. Hms
 
Top