N3, Padang --
Duet Mahyeldi-Emzalmi dalam membelanjakan uang rakyat untuk keperluan
ivestasi di 2017 mendatang, dinilai anggota Komisi II DPRD Kota Padang,
Aprianto, telah menisbikan peran lembaga legislatif. "Perilaku Pemko Padang ini seperti pepatah Minang yang
menyebut, memberi 'kato masak, bukan kato baiyo' pada DPRD. Sepertinya,
DPRD ini hanya tukang stempel legalisasi anggaran saja di mata Pemko,"
ungkap Aprianto, Jum'at (28/10).
Pernyataan
Aprianto ini, terkait rencana Pemko yang akan menambah modal kerja pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang senilai Rp3 miliar dan
suntikan modal kerja untuk Padang Sejahtera Mandiri sebesar Rp5 miliar. Rencana investasi
pada dua perusahaan milik daerah ini, disampaikan Wako Padang, Mahyeldi
Dt Marajo, pada rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin
(24/10/201/6).
"Semangat kato
baiyo ini, sebenarnya sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dimana, eksekutif dan legislatif merupakan satu
kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini,"
tegas anggota DPRD dapil Padang Timur dan Padang Selatan tersebut. Aprianto menegaskan, dirinya tak alergi dengan rencana
investasi oleh Pemko Padang di 2017 nanti. Namun, sebagai anggota DPRD
Padang, dirinya merasa Pemko Padang belum menjelaskan urgensi rencana
investasi ini ke legislatif.
"Dikatakan PDAM itu, setiap kali hujan lebat, kualitas
airnya jadi buruk. Di saat kemarau, sejumlah sumur bornya kekeringan,
sehingga warga tak mendapat pasokan air bersih sebagaimana mestinya.
Pertanyaannya sekarang, anggaran Rp 3 miliar ini mau dibelanjakan untuk
kebutuhan apa," pungkasnya. Harusnya, manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan
rencana bisnisnya kepada stack holder terkait. Jika dinilai memang
urgen, kan bisa saja dewan memberikan porsi anggaran lebih banyak lagi.
Lanjutnya ,begitu juga dengan suntikan modal pada pendirian
perusahaan daerah Padang Sejahteta Mandiri sebesar Rp5 miliar. Aprianto
meminta Mahyeldi-Emzalmi, untuk terbuka soal pendirian perusda ini. "Lebihlanjut katanya, Mahyeldi-Emzalmi memang masih punya
utang janji politik yaitu menciptakan 10 ribu usahawan baru selama 5
tahun menjabat di kota Padang ini. Dimana, sampai sekarang belum jelas
ujudnya," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Jika Padang
Sejahtera Mandiri ini didirikan untuk mensuport visi-misi duet
Mahyeldi-Emzalmi, saya pikir DPRD Padang tak akan menghalangi karena
dia sudah tertuang jadi dokumen RPJM. Mari terbuka saja, jangan ada
dusta di antara kita,"ungkap Aprianto (M7)