N3, Padang -- Wakil Ketua Pansus II DPRD Padang terkait Belanja Tidak Langsung, Faisal Nasir menyampaikan Bansos yang dianggarkan sebesar Rp5,62 miliar, hanya terealisasi Rp437,46 juta atau 7,78 persen saja.

Ini menandakan rendahnya realisasi yang terjadi di belanja tidak langsung khususnya bantuan sosial (Bansos) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, " ungkapnya, Kamis.(16/6) di DPRD Padang.
   
Faiasal mengatakan menurut pemerintah setempat berdasarkan rapat pembahasan bersama, hal itu terjadi karena data warga miskin yang berhak menerima bansos perseorangan itu sangat sedikit.
   
"Dalam hal ini kami tentu sangat menyayangkan sekali, karena data yang digunakan hanya data pada 2013 dan 2014,harusnya ini kan tidak boleh terjadi. Seharusnya pemerintah setempat juga mempertimbangkan data di lapangan. Jangan sampai menghambat masyarakat yang betul-betul berhak menerima tidak terealisasikan karena adanya kepentingan politik," ujarnya.

Kedepannya karena data di lapangan saat ini menunjukan banyak masyarakat yang kesulitan mendapat bansos, diharapkan pihak terkait perlu melakukan pendataan kembali.
   
Lanjutnya, "saat ini berlaku Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun mirisnya masyarakat yang dulunya punya Jamkesmas atau Jamkesda tidak terdata kembali bahkan tidak masuk kategori miskin," jelasnya.
   
Beberapa waktu lalu jelas Faisal, pihaknya mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui bahwa bansos diperbolehkan sehingga ke depan seharusnya tidak ada lagi masalah.
 
Selain itu belanja tidak langsung lainnya yakni hibah pada lembaga, sebenarnya juga tidak masalah menurut surat edaran Kemendagri dan disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Malah jangan sampai dana itu tidak dicairkan karena akan masuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dan tidak dapat digunakan," kata Faisal.
   
Menurutnya, yang terpenting ialah ada legalitas jelas dan adanya rekomendasi dari SKPD bersangkutan atau tidak harus dari pusat.(M7).
 
Top