Wakil Gubernur Sumatera Barat menghadiri Forum Koordinasi & Konsultasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
N3, Sumbar ~ Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit menghadiri Forum Koordinasi & Konsultasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di salah satu hotel Padang. Turut hadir dalam forum ini yaitu Asisten Deputi I Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan Kemenkopolhukam, Drs. Fathnan Harun, M.Si, para pejabat eselon II Kemenkopolhukam, unsur Forkopimda Prov Sumatera Barat serta para peserta dari perwakilan Kab/Kota.

Dalam sambutannya Nasrul Abit mengatakan,” Saat ini kita memang sedang dituntut untuk melakukan revolusi mental, wujud dari pada itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari Menkopolhukam saat ini melakukan itu dan hari ini kebagiannya daerah Provinsi Sumatera Barat.”

“Kalau kita melihat dari segi pelayanan publik itu sangat banyak sekali mulai dari kepentingan hukum, kepentingan umum, HAM, pelayanan publik bidang kepegawaian, bidang perizinan dan banyak lagi lainnya. Sumatera Barat sudah melakukan terobosan dengan Perda no.87 tahun 2012 itu sudah dilakukan pelimpahan kewenangan menjadi pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap ini sudah dilakukan diberbagai macam bidang, jadi cukup didaftarkan secara online  itu adalah dibidang perizinan dalam rangka percepatan usaha, tidak perlu lagi datang kekantor cukup dengan daftar secara online nanti setelah itu akan tampak apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi.” Jelasnya.

Selain itu Nasrul Abit juga mengatakan bahwa masih banyak juga keluhan dari kalangan masyarakat terkait pemenuhan syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Masyarakat merasa dengan sudah melihat SOP yang harus dipenuhi mereka merasa syarat-syarat sudah terpenuhi, namun pada staf aparatur sendiri terkadang masih ada kendala-kendala seperti adanya rekomendasi-rekomendasi yang tidak jelas sehingga mengganggu proses yang seharusnya.

“Tentu kedepan ini akan kita perbaiki secara bertahap dan kita selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Diharapkan dengan dilaksanakannya forum dengan tema ”Revolusi Mental dalam pelayanan Publik Menjamin Terwujudnya Pelayanan Prima” ini dapat memberikan masukan dan pencerahan kepada para aparatur kita dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya.” Pesan Nasrul Abit.

Selanjutnya, Asisten Deputi I Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan Kemenkopolhukam, Drs. Fathnan Harun, M.Si dalam sambutannya mengatakan,” Tema kegiatan kali ini menjadi penting dan layak mendapatkan perhatian yang serius mengingat di era pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Prersiden Jusuf Kalla didalam Nawa Cita ke II dinyatakan secara jelas bahwa negara harus hadir ditengah masyarakat. Sebagai mana kita ketahui bahwa gagasan revolusi mental dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan kini gagasan tersebut dikembangkan kembali oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.”

“Revolusi Mental pada dasarnya diarahakan untuk mengembalikan jati diri birokrasi dari selama ini bermental priayi menjadi birokrasi yang bersifat melayani. Melalui gerakan nasional revolusi mental ASN akan menjadi pemeran utama dalam mewujudkan  visi besar reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan berkelas dunia tahun 2019 serta mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing dikancah ASEAN.” Tambahnya. Dimas
 
Top