N3, Bukittinggi ~ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Yuddy Chrisnandi meminta ASN yang ada di Indonesia agar merubah cara berpikir dan cara berpandang yang ada di Indonesia.
“Pola pikir “priyayi” harus dihilangkan, pada saat ini ASN harus mampu mencari dukungan dan kepercayaan lebih dari masyarakat, jadi apabila ada program-program pemerintah akan lebih mudah tersampaikan, mudah dipahami, mudah dimengerti sehingga akan memancing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan” ujarnya pada saat pembukaan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKONPANDA), Jumat (08/04/2016) di Ruang Sidang Istana Bung Hatta, Bukittinggi, yang dihadiri oleh Sekda Sumbar Ali Asmar, Sekda Kabupaten/ Kota se-Sumbar serta Kepala SKPD Provinsi dan Kota Bukittinggi.
Lanjut, Yuddy Chrisnandi menjelaskan salah cara mendekatkan diri kepada masyarakat yakni betul-betul bekerja dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. “Bagaimana masyarakat bisa dekat dengan pemerintah, sedangkan aparaturnya saja tidak melayani masyakaratnya dengan maksimal, seperti : pelayanan yang buruk, izin yang berbelit-belit dan birokrasi yang rumit” sebutnya.
Kemudian dia juga menjelaskan, peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi. Apalagi kita telah memasuki era Masyarkat Ekonomi Asean (MEA), oleh sebab itu birokrasi kita disemua tingkatan pemerintahaan dituntut lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi.
“Kita sudah tidak bisa lagi mentoleransi ASN yang asal kerja saja, setiap ASN dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya dan masyarakat” tekannya.
“Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu menjamin tegaknya supremasi hokum, termasuk didalamnya partisipasi aktif masyrakat dan berorientasi pada consensus, terarah dan visi yang strategis, transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan serta performa yang responsive, efektif dan efisien” ujarnya. Fadhli