Karena, persoalan mendasar saat ini sekitar 18.577 kepala keluarga (KK) masyarakat kategori miskin dan diharapkan masyarakat yang menerima program PKH betul-betul terwujud. Termasuk program PBI, ketika 2011 ada sekitar 639.000 penerima yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui alokasi APBN. Diharapkan program ini dapat terkoordinasi dengan baik di SKPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Kami yakin, jika program ini terkoordinasi dengan baik dan masyarakat kategori miskin terlayani, maka ke depan diharapkan anak-anak mereka mampu bersaing dengan masyarakat umum lainnya atau masyarakat yang mampu, sehingga tidak lagi melanjutkan rantai kemiskinan di daerah,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali ketika membuka rapat koordinasi (Rakor) PKH dan PBI yang dilaksanakan Dinas Sosial Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim.
Menurut dia, PKH dan PBI merupakan program penanggulangan kemiskinan untuk kategori masyarakat yang sangat-sangat miskin. Contohnya, masyarakat yang sulit untuk berubah meskipun zaman sudah jauh lebih maju. Misal, keterbatasan pendidikan dan tidak mampu berobat.
Karena itu, tugas dari program ini agar masyarakat tersebut dapat berubah lebih maju, sehingga tidak ketinggalan zaman. Saat ini masyarakat sangat miskin yang sudah tertangani program tersebut di Kaltim masih ada.
“Dari jumlah yang ada, diharapkan semua pihak khususnya instansi terkait di lingkungan Pemprov Kaltim maupun Kabupaten/Kota untuk aktif dalam penanganan itu. Hal ini, sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yakni Negara harus hadir dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, di Kaltim instansi terkait hal ini harus hadir dalam penanganan masalah masyarakat sangat-sangat miskin tersebut,” jelasnya.
Pengertian Negara tersebut, lanjut dia, adalah pemerintah daerah. Sesuai aturan dan perundang-undangan maka pemerintah wajib hadir dalam menangani permasalahan masyarakat sangat miskin khususnya dalam menjalankan program itu. Dari jumlah yang ada tersebut diharapkan dapat ditangani dengan baik.
“Adapun biaya yang akan diterima mereka tentu ada syaratnya, misalnya berapa untuk ibu hamil, ibu menyusui dan berapa untuk anak balita hingga berapa tunjangan untuk anak usia pendidikan. Ini penting dikoordinasikan, agar penyaluran alokasi anggaran ini dapat tepat sasaran. Bahkan masing-masing Puskesmas dan sekolah harus mengetahui masyarakat yang menerima program PKH dan PBI,” jelasnya.
Adanya laporan dari instansi terkait, mulai dinas sosial hingga puskesmas dan sekolah-sekolah dapat membantu pemerintah mengetahui alokasi program tersebut tetap sasaran atau tidak. Kondisi ini sangat penting, agar program Nawa Cita yang dibangun Pemerintah Kabinet Kerja betul-betul terwujud.
Karena itu, setelah rakor tersebut semua pihak harus berperan aktif turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat sangat miskin yang masuk program ini, sehingga kelangsungan hidup masyarakat sangat miskin semakin baik dan berubah menjadi tidak miskin atau sejahtera.
“Jika kesehatan mereka terlayani dengan bagus dan pendidikan juga bagus, maka mereka akan bertumbuhkembang dengan berkualitas. Sehingga ke depan mereka menjadi masyarakat yang mampu bersaing, dengan demikian rantai kemiskinan pun terputus,” jelasnya.
Menurut Bere Ali penerima PBI saat ini diharapkan angka tersebut dapat berkurang, karena Pemprov Kaltim menilai bisa saja tahun sebelumnya masyarakat tersebut menerima, namun saat ini perekonomiannya sudah baik. Contohnya, orang yang jual tanah, sehingga tidak miskin lagi, karena sudah memiliki kemampuan untuk hidup layak.
“Diharapkan, terkait program PBI juga dapat dilakukan verifikasi ulang, sehingga masyarakat yang menerima program tersebut betul-betul tepat sasaran dan pemerintah bisa efisiensi anggaran,” jelasnya.**