N3, Sulsel ~ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai tahun depan mulai menggenjot sektor kemaritiman untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Berbagai upaya akan dilakukan pemprov untuk meningkatkan hasil kelautan dan perikanan, bahkan anggaran APBD dan APBN diberikan porsi besar untuk sektor ini.
"Kalau masalah kedaulatan pangan di darat telah kita capai, tinggal peningkatan hilirisasi industri. Sekarang tinggal optimalisasi sumber daya maritim, kita dorong sembilan triliun bisa kita capai secara bertahap dari sektor ini," kata Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo, usai menghadiri peringatan Hari Nusantara ke-16 di Pantai Losari.
Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun depan pemprov bersama TNI akan berusaha menghadirkan kapal induk yang bisa masuk ke lautan jauh. Selain itu, Syahrul akan melengkapi fasilitas nelayan dengan sistem penginderaan jauh, untuk mendeteksi potensi ikan.
"Tahun depan seluruh kekuatan akan kita dorong, sampai tahun 2019 untuk peningkatan ekspor ikan. Tak hanya masalah ikan dan hasil tangkapan laut lainnya, kita akan dorong pertanian rumput laut, serta industri pengelolaan pendukungnya," lanjut Syahrul.
Peringatan Hari Nusantara kemarin, bertujuan untuk mengingatkan kembali serta mengubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang yang berimbang antara matra darat dan matra laut. Hal tersebut sejalan dengan visi maritim diplomasi maritim yang mengajak semua untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
"Jika kita berkomitmen untuk memanfaatkan sumber energi baru terbarukan, terutama yang berasal dari laut yang melimpah, diharapkan kelak kita dapat mencapai kedaulatan energi tanpa bergantung pada impor yang selama ini telah dilakukan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Sulsel.
Pemerintah pusat, melalui bawa cita Presiden RI, Joko Widodo berupaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga, Indonesia harus menegakkan baik kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan wilayah.
Untuk itu, agenda pembangunan nasional harus ditopang oleh 5 pilar utama, yaitu pembangunan
kembali budaya maritim.
Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas transportasi. Srf/An)
"Kalau masalah kedaulatan pangan di darat telah kita capai, tinggal peningkatan hilirisasi industri. Sekarang tinggal optimalisasi sumber daya maritim, kita dorong sembilan triliun bisa kita capai secara bertahap dari sektor ini," kata Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo, usai menghadiri peringatan Hari Nusantara ke-16 di Pantai Losari.
Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun depan pemprov bersama TNI akan berusaha menghadirkan kapal induk yang bisa masuk ke lautan jauh. Selain itu, Syahrul akan melengkapi fasilitas nelayan dengan sistem penginderaan jauh, untuk mendeteksi potensi ikan.
"Tahun depan seluruh kekuatan akan kita dorong, sampai tahun 2019 untuk peningkatan ekspor ikan. Tak hanya masalah ikan dan hasil tangkapan laut lainnya, kita akan dorong pertanian rumput laut, serta industri pengelolaan pendukungnya," lanjut Syahrul.
Peringatan Hari Nusantara kemarin, bertujuan untuk mengingatkan kembali serta mengubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang yang berimbang antara matra darat dan matra laut. Hal tersebut sejalan dengan visi maritim diplomasi maritim yang mengajak semua untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
"Jika kita berkomitmen untuk memanfaatkan sumber energi baru terbarukan, terutama yang berasal dari laut yang melimpah, diharapkan kelak kita dapat mencapai kedaulatan energi tanpa bergantung pada impor yang selama ini telah dilakukan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Sulsel.
Pemerintah pusat, melalui bawa cita Presiden RI, Joko Widodo berupaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga, Indonesia harus menegakkan baik kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan wilayah.
Untuk itu, agenda pembangunan nasional harus ditopang oleh 5 pilar utama, yaitu pembangunan
kembali budaya maritim.
Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas transportasi. Srf/An)