Hal ini diungkapkan Mensos, Kofifah Indar Parawansah usai menjadi keynote speaker dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke VIII di Grand Inna Muara, Padang, Minggu (19/4) kemarin.
“Saat ini kita ada buffer sekitar 500 ribu untuk KKS dan juga 500 ribu untuk PKH. Saat ini tim Kemensos tengah melakukan validasi data di masing-masing kabupaten,” ujarnya.
Sementar itu, Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di tahun 2015 telah dikucurkan dari awal bulan April lalu. Dengan mengacu data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 16,3 juta masyarakat miskin telah menerima, bantuan Rp.600 ribu per orang yang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia.
Mensos Khofifah menjelaskan, untuk pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), telah memasuki tahap lelang, ditargetkan rampung tanggal 29 April mendatang.
“Mudah-mudahan tidak gagal lelang, sehingga 29 April bisa diselesaikan,” tandasnya.
Dilanjutkan Kofifah, tim Kemensos sudah mengundang kabupaten/kota yang terus meng update data secara kontinu. “Tim sudah turun ke lapangan mengkonfirmasi validasi data dari Kabupaten, sehingga ketika lelang selesai, kartu bisa langsung dicetak,” ungkapnya.
Mensos yakin, untuk pembagian KIP dapat dilakukan di bulan Juni mendatang, sehingga di awal tahun ajaran baru, siswa miskin dapat kembali bersekolah dengan motivasi tinggi.
Dari data Kemensos jumlah penerima KIP di Indonesia mencapai 20,3 juta siswa, masing-masing di bawah pendataan Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 2,4 juta, dan 17,9 juta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk realisasi KIS, dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan, dengan jumlah penerima sebanyak 88,2 juta warga. Dimana pembagiannya dengan hitungan masing-masing mendapat alokasi Rp19.225 rupiah setiap bulan selama satu tahun.
Sementara itu terkait dengan PKH, di Sumbar masih ada tiga daerah yang belum terdata sama sekali untuk mendapat PKH. Tiga wilayah tersebut yaitu, Kota Bukittinggi, Padang Panjang dan Sawahlunto.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Abdul Gafar mengatakan, belum adanya kegiatan pendataan di tiga daerah ini karena kabupaten/kota tersebut belum melakukannya. Padahal sebelumnya Dinsos telah melakukan koordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota untuk melakukan pendataan.
“Sejauh ini baru 14 kabupaten/kota yang telah menerima PKH ini. Tercatat sebanyak 41.819 KSM di 14 kabupaten/kota ini telah menerima PKH ini yang diluncurkan bertahap,” ujarnya.
Dari data Dinsos Sumbar, mencatat Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berjumlah 274.074 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah itu yang telah menerima PKH ini baru 41.819 KK. Sehingga masih tersisa 232.255 KK yang masih menunggu sentuhan PKH ini.
Sementara itu, untuk Kabupaten Mentawai dan Pasaman saat ini tengah dilakukan pendataan bagi KK yang layak menerima PKH ini. Tercatat sebanyak 30.463 KSM akan segera mendapatkan PKH.
Abdul Gafar menjelaskan, PKH adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM), berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang diatur.
Pesertanya adalah ibu rumah tangga yang dipilih oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai kriteria yang ditetapkan yakni ibu hamil/nifas, memiliki bayi sampai usia prasekolah serta anak usia SD, SMP dan SMA/sederajat. (nal/fadli)