Berbagai macam tanggapan mengemuka dari berbagai pihak. Baik dari lingkungan Pemko Padang sendiri maupun anggota DPRD Kota Padang.
Amril Amin sebagi anggota DPRD kala dimintai tanggapannya mengenai rencana Pemko Padang untuk kembali melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemko Padang, mengatakan, meski Walikota ataupun Wakil Walikota mempunyai hak prerogative dalam menunjuk pejabat yang diinginkannya untuk mengisi sebuah jabatan, tentunya harus mengacu pada aturan yang ada dan mengedepankan sikap profesionalisme dalam hal ini.
“ Sebagai anggota dewan tentu saya mengingatkan hal ini. Kami sebagai anggota dewan tidak bermaksud mencampuri. Kalau memang ada di lingkup Pemko Padang yang berkualitas dan layak, kenapa mesti harus didatangkan orang dari luar?,” katanya Rabu (15/10) kala dijumpai disela rapat komisi di Sawahan.
Ditempat terpisah, Asnel, Sekretaris Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemko Padang mengatakan rencana awal mutasi jilid III itu akan digelar akhir September lalu. Namun akibat alotnya pembahasan terhadap sejumlah nama yang disodorkan walikota maupun wakil walikota kepada tim Baperjakat, sehingga terpaksa diundur jadi Oktober ini, bebernya pada www.nusantaranews.net
Asnel mengingatkan kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di jajaran Pemko Padang agar tetap bekerja seperti biasa. Sebab, masalah mutasi itu merupakan kewenangan penuh pimpinan (walikota dan wakil walikota).
“Mutasi itu sudah pasti dan biasa terjadi di jajaran pemerintahan mana pun tergantung kebutuhan. Sebagai abdi negara kita harus siap menerimanya karena jabatan itu adalah amanah bukan tujuan,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang ini.
Sementara itu, Djamalus Datuk Rajo Balai Gadang, Ketua Tim Investigasi LSM Mamak Ranah Minang mencium mutasi yang akan digelar Pemko bermuatan politis. "Kemungkinan orang-orang Fauzi Bahar akan diparkir atau nonjobkan," ujarnya. (mond)