Nn, Padang -- Pemko Padang dibawah kepemimpinan Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M.Si dan Wawako H. Mahyeldi Ansharullah, Sp terus berpacu membenahi kawasan Pasar Raya Padang pasca gempa 30 September 2009, sejak 2,5 tahun terakhir, dan selalu melakukan berbagai upaya musyawarah dan pendekatan dengan berbagai komponen terkait, baik dengan anggota legislative, insan pasar, Muspida, tokoh masyarakat, bahkan dengan jajaran Pemda Prov. Sumbar.
Jadi tidak benar Pemko Padang membiarkan kondisi pasar yang hancur/ rusak berat akibat gempa besar berkekuatan 7,9 SR, 30 September 2009 lalu, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richard Akbar, S. Sos, kepada pers, menanggapi adanya pendapat ‘minor’ dari sejumlah kalangan baru- baru ini di Padang saat audience dengan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno.
Dia mencontohkan, bahwa Bangunan Pasar Inpres 1 (blok 1) sudah rampung dibangun dengan dana APBD Padang 2011 sebesar Rp43,5 M, dan sudah ditempati pedagang. Sedangkan Pasar Inpres II, III dan IV segera dibangun tahun ini dengan dana bantuan pemerintah pusat (BNPB) sebesar Rp64,5 Miliar dengan pemenang tender PT Duta Graha Indonesia (DGI) dengan penanggungjawab kegiatan Dinas Prasjaltarkim Prov.Sumbar.
Saat ini sudah dan sedang dilakukan peruntuhan bangunan Pasar Inpres II, III dan IV, dan para pedagang yang sebelumnya berada di bangunan pasar tersebut sekitra 700 lebih sudah pindah ke kios- kios penampungan yang dibangun oleh Pemko Padang. Yaitu berlokasi, di belakang/ samping Kantor Balaikota Padang dan di kawasan Jalan Imam Bonjol Padang., ujar Kepala Dinas Pasar Padang Ir. Asnel, M. Si dan Kepala Bidang Humas Richardi Akbar.
Jadi saat ini tidak ada permasalahan lagi tentang upaya yang dilakukan oleh Pemko Padang dan Pemprov. Sumbar dalam pembenahan kembali kawasan Pasar Raya Padang yang hancur akibat gempa 30 September 2009 lalu, tegas Kabid Humas Richard.
Untuk itu Pemko Padang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pedagang dan berbagai komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam pembangunan kembali sarana pasar yang lebih refresentatif tersebut.
Begitu juga halnya Pemko Padang juga akan membangun terminal di eks bangunan IWAPI Padang (belakang Sentral Pasar Raya/ SPR) dan untuk kawasan parkir di eks pertokoan Blok B (eks Kantor Dinas Pasar Padang).
Untuk pemindahan pedagang yang selama ini menghuni bangunan tersebut, Pemko Padang sudah menyediakan dana sebesar Rp4,6 Miliar. Prinsipya pedagang sudah menyetujuainya dan segera direalisasikan. Untuk itu jangan ada lagi pihak- pihak yang ‘’Asbun’’, yang berupaya memberikan citra negative terhadap keseriusan Pemko Padang melaksanakan berbagai aspirasi/ tuntutan masyarakat, dan mari kita dukung sepenuhnya, jelasnya.
Bahkan, Pemko Padang sebagai pihak yang bertanggungjawab memulihkan kembali perekonomian masyarakat pasca gempa 30 September 2009 selalu memberikan dorongan sepenuhnya kepada investor yang ingin berinvestasi untuk membangun sarana/ prasarana perekonomian di Padang.
Alhamdulillah pihak PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) mau membangun kembali pusat perbelanjaan yang runtuh tersebut senilai Rp133 Miliar. Apalagi sebelumnya sebelum runtuh juga dibangun oleh investor bersangkutan di atas tanah milik Pemko Padang. Yang dihak guna pakaikan (HGB) kepada yang bersangkutan selama 25 tahun.
Semua proses pembangunannya sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di Negara ini, tidak ada terjadi penyimpangan. Apalagi sudah ada izin prinsip dari anggota DPRD Kota Padang periode tahun 2004 – 2009.
Sebelum runtuh ‘SPR’ tersebut terdiri dari 717 petak toko/ kios , yang dihuni (status kepemilikan hak guna bangunan) sebanyak 314 petak/ orang. Dan sebanyak 403 petak masih kosong waktu itu.
Untuk pembangunan kembali pusat perbelanjaan tersebut tidak ada terjadi gejolak dikalangan pedagang yang lama. Karena sebanyak 270 pedagang sudah menyatakan persetujuan dibangunnya kembali pusat perbelanjaan ‘SPR’, dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani di atas segel.
Isi surat pernyataan tersebut antara lain, saya berminat memiliki kios di Gedung Sentral Pasar Raya pada saat dibangun kembali, mengikuti persyaratan- persyaratan yang akan ditentukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya, bersedia membayar biaya pembangunan bersama yang sudah saya sepakati dengan PT Cahaya Sumbar Raya sesuai dengan letak dan lokasi pada saat akan saya tempati pada Gedung Sentral Pasar Raya yang baru.
Sesuai laporan yang disampaikan oleh pihak PT Cahaya Sumbar Raya kepada pihak Pemko Padang bahwa pedagang yang ingin menempati toko/ kios tersebut dikenakan biaya bangunan bersama berkisar dari Rp110 Juta sampai Rp135 juta sesuai dengan luas petak bangunan yang diambil. Pengenaan biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga standar, kata Ali Basar.
Harga lama sebelum runtuh satu petak toko/ kios tersebut adalah Rp300 Juta (7,5 M2), sedangkan nilai satu petak toko/ kios sesuai dengan kondisi sekarang, karena terjadi kenaikan bahan bangunan mencapai Rp650 Juta (7,5 M2). Berarti ada selisih harga yang lama dan harga yang baru sebesar Rp350 Juta.
Sekarang setiap pedagang hanya dikenakan biaya bangunan bersama sebesar Rp110 – Rp135 Juta, sesuai dengan luas bangunan yang diambil, berarti pedagang telah mendapat provit atau keringanan sebesar Rp215 Juta, dari harga satu petak toko/ kios yang sekarang bernilai Rp650 Juta.
Ada sekitar 12 bank yang akan mengucurkan kredit kepada para pedagang untuk membantu mendapatkan fasilitas petak toko/ kios baru tersebut. Yaitu dengan memperhitungkan kredit lama yang masih tersisa sebelum musibah gempa 30 September 2009.
Pemko Padang terus mendorong para investor dan pedagang dalam meraih usaha yang sebaik- baiknya. ‘SPR’ tersebut akan mulai beropreasi bulan Mei 2012
Begitu juga halnya para pedagang yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari berbagai pihak perbankkan, sepenuhnya hak yang bersangkutan dengan pengembang (developer). Termasuk masalah asuransi dan modal yang digunakan oleh investor dalam pembangunan Pusat Perbelanjaan ‘SPR’ tersebut.
Bank yang memberikan fasilitas kredit tersebut antara lain, Bank Nagari, Bank Danamon, BNI, BRI, BTN, Bank Mega Syariah, BCA, Bukopin, Panin Bank, Bank Penanaman Modal Madani dan Bank Artha Graha. Hms
Post a Comment