Nusantaranews, Sumbar -- Kenyataan PNS sumbar hanya 30 % yang produktif ini disebabkan oleh sistem penerimaan PNS masa lalu yang tidak baik, dimana banyak ditemukannya PNS titipan yang akhirnya melemahkan kinerja aparatur pemerintah. Persoalan otonomi juga mempengaruhi kebijakan untuk penerimaan PNS yang lebih bersih,jujur, adil, tranparan dan objektif untuk mendapat PNS yang bermental kinerja profesional. Saat ini 7 Kab/ko yang bergabung dengan Pemprov penyelenggaraan penerimaan PNS di Sumbar yang dikerjasamakan dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia hampir tidak ada masalah.
Ini disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat acara Penerimaan Hasil Akhir Skoring Tes Kemampuan CPNSD fomasi tahun 2010 dari pelamar umum dilingkungan Pemprov Sumbar dan beberapa Kab/Ko se Sumatera Barat di Gubernur, Sabtu siang ( 18/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKD Sumbar Jayadisman, SH.M.Kn, Bupati Sijunjung Yuswir Ariffin, Ketua Tim Demografi Fakultas Ekonomi DR. Sonny Herry Bahrani dan rekan-rekan dari UI, utusan beberapa Bupati dan Kota se Sumbar.
Kita Pemprov Sumbar sejak Gubernur Gamawan Fauzi yang telah berketetapan hari melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, jujur, Profesional, Objektif, Tranparan menjauhkan diri dari pola KKN. Dari awal kita telah melakukan koordinasi dengan semua Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, namun yang mau dengan sama persepsi dan berpikir hati nurani dengan kita hanya 7 daerah Kab/Ko, Kab. Sijunjung, Kabupaten Agam, Dhamasraya, Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh dan Kota Sawahlunto.
Ini kenyataan yang membuat beberapa penerimaan di Sumbar terjadi hal-hal yang tidak baik. Adanya indikasi KKN dan titipan CPNS di beberapa kab/Ko di daerah ini karena sesuatu kepentingan sesaat yang sesungguhnya dapat merugikan kita semua dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat yang kita sama-sama kita cintai ini.
Walaupun masih sama satu Universitas Indonesia, namun ada dua blok yang berbeda lembaga fakultas , kita juga menyayangkan kualitas UI tidak memiliki citra yang cukup bagus dalam melakukan tugasnya saat ini di Sumbar. Adanya perbedaan yang menjolok hasil kedua lembaga ini amatlah merisaukan kita.
Bagi daerah-daerah yang melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, bebas KKN saat ini belum terasa akan tetapi 10 tahun mendatang para PNS ini akan memberikan bukti kualitas dalam memajukan sistem pelayanan aparatur yang amat berpengaruh besar dalam memajukan pembangunan di daerah ini. Kedepan kita akan bicarakan ini secara lebih baik lagi dengan seluruh Bupati / Walikota, mudah-mudah reformasi biokrasi secara perlahan-lahan dapat kita ujudkan di daerah ini, ungkapnya.
Ketua Tim lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI DR. Sonny Harry Bahani dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kami sangat terterima kasih atas dorongan moril dari pemprov Sumbar untuk melakukan penerimaan CPNSD di di 7 Kab/Ko dan satu Provinsi berjalan secara bersih, adil, jujur, transparan, objektif dan profesional. Hasil akhir yang kami lakukan benar-benar hasil yang objektif, kami telah mencocokan seluruh data dan memastikan tidak ada permainan atau indikasi titipan dan lain-lain.
Dalam pelaksanaannya kami melakukan secara ketat, sampai-sampai kami belum tahu seorangpun jawab dari soal tes yang diberikan. Hasil kunci jawaban tes baru kami rampungkan setelah ujian selesai dilaksanakan. Semua kami dan proses ini mendapat kawal dari pihak kepolisian.
Proses ini juga mendapat dukungan yang baik dari BKN. Kami bangga dapat berkerjasam dengan pemprov Sumbar dan orang-orang yang mensport kami menghasil hasil yang memuaskan sesuai dengan tekad kita penerimaan CPNSD yang bersih, jujur, adil dan profesional. Mudah-mudah ini akan mencerminkan kebaikan bagi kemajuan daerah ini, bangsa dan negara.
Penerimaan CPNS yang dikelola BKD Pemprov Sumbar dari 7 kab/ko dan satu Pemprov, jumlah yang mengikuti 28.338 orang, jumlah alokasi fomasi 1.455 dengan 1 formasi diperebutkan oleh 21 orang pelamar. zardi
Ini disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat acara Penerimaan Hasil Akhir Skoring Tes Kemampuan CPNSD fomasi tahun 2010 dari pelamar umum dilingkungan Pemprov Sumbar dan beberapa Kab/Ko se Sumatera Barat di Gubernur, Sabtu siang ( 18/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKD Sumbar Jayadisman, SH.M.Kn, Bupati Sijunjung Yuswir Ariffin, Ketua Tim Demografi Fakultas Ekonomi DR. Sonny Herry Bahrani dan rekan-rekan dari UI, utusan beberapa Bupati dan Kota se Sumbar.
Kita Pemprov Sumbar sejak Gubernur Gamawan Fauzi yang telah berketetapan hari melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, jujur, Profesional, Objektif, Tranparan menjauhkan diri dari pola KKN. Dari awal kita telah melakukan koordinasi dengan semua Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, namun yang mau dengan sama persepsi dan berpikir hati nurani dengan kita hanya 7 daerah Kab/Ko, Kab. Sijunjung, Kabupaten Agam, Dhamasraya, Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh dan Kota Sawahlunto.
Ini kenyataan yang membuat beberapa penerimaan di Sumbar terjadi hal-hal yang tidak baik. Adanya indikasi KKN dan titipan CPNS di beberapa kab/Ko di daerah ini karena sesuatu kepentingan sesaat yang sesungguhnya dapat merugikan kita semua dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat yang kita sama-sama kita cintai ini.
Walaupun masih sama satu Universitas Indonesia, namun ada dua blok yang berbeda lembaga fakultas , kita juga menyayangkan kualitas UI tidak memiliki citra yang cukup bagus dalam melakukan tugasnya saat ini di Sumbar. Adanya perbedaan yang menjolok hasil kedua lembaga ini amatlah merisaukan kita.
Bagi daerah-daerah yang melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, bebas KKN saat ini belum terasa akan tetapi 10 tahun mendatang para PNS ini akan memberikan bukti kualitas dalam memajukan sistem pelayanan aparatur yang amat berpengaruh besar dalam memajukan pembangunan di daerah ini. Kedepan kita akan bicarakan ini secara lebih baik lagi dengan seluruh Bupati / Walikota, mudah-mudah reformasi biokrasi secara perlahan-lahan dapat kita ujudkan di daerah ini, ungkapnya.
Ketua Tim lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI DR. Sonny Harry Bahani dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kami sangat terterima kasih atas dorongan moril dari pemprov Sumbar untuk melakukan penerimaan CPNSD di di 7 Kab/Ko dan satu Provinsi berjalan secara bersih, adil, jujur, transparan, objektif dan profesional. Hasil akhir yang kami lakukan benar-benar hasil yang objektif, kami telah mencocokan seluruh data dan memastikan tidak ada permainan atau indikasi titipan dan lain-lain.
Dalam pelaksanaannya kami melakukan secara ketat, sampai-sampai kami belum tahu seorangpun jawab dari soal tes yang diberikan. Hasil kunci jawaban tes baru kami rampungkan setelah ujian selesai dilaksanakan. Semua kami dan proses ini mendapat kawal dari pihak kepolisian.
Proses ini juga mendapat dukungan yang baik dari BKN. Kami bangga dapat berkerjasam dengan pemprov Sumbar dan orang-orang yang mensport kami menghasil hasil yang memuaskan sesuai dengan tekad kita penerimaan CPNSD yang bersih, jujur, adil dan profesional. Mudah-mudah ini akan mencerminkan kebaikan bagi kemajuan daerah ini, bangsa dan negara.
Penerimaan CPNS yang dikelola BKD Pemprov Sumbar dari 7 kab/ko dan satu Pemprov, jumlah yang mengikuti 28.338 orang, jumlah alokasi fomasi 1.455 dengan 1 formasi diperebutkan oleh 21 orang pelamar. zardi
Post a Comment